TANTANGAN PEGAWAI PEMERINTAHAN DAN POLITIK KEBOHONGAN

TANTANGAN PEGAWAI PEMERINTAHAN DAN POLITIK KEBOHONGAN

Sekarang ini memasuki tahun 2019, yang disebut tahun politik. Penyelenggaraan pemilu makin dekat, dan persaingan antar calon untuk para wakil rakyat dan presiden makin memanas. Kita lihat di pemberitaan medsos banyak sekali kita saksikan pertarungan politik dengan upaya menyebar banyak kebohongan, menawarkan janji-janji yang tidak mungkin bisa di impementasikan. Dengan gampangnya solusi dangkal ditawarkan dan dianggap solusi paling ampuh.

Kemudahan yang dihadirkan lewat teknologi digital di manfaatkan untuk memunculkan berita-berita bohong demi menciptakan kebencian dengan memanipulasi fakta. Menyebarkan hoaks dianggap bukan lagi sebagai perbuatan yang hina. Mereka tidak sadar bahwa cara-cara berpolitik seperti ini akan mendatangkan bahaya. Akan tetapi demi untuk mencari dukungan, pertimbangan soal baik dan buruk itu ditinggalkan tidak sedikit pula orang yang termakan dan bahkan menggandrungi pola kampanye yang seperti ini.

Lalu siapa saya aktor dari praktik berpolitik seperti ini?. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, elite parpol, bahkan kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh dan punya gelar kehormatan tinggi di masyarakat tersebut. Kalaupun ada yang ketahuan perilaku kebohongan ini, mereka umumnya hanya pion yang diatur sekelompok elite.

Dengan adanya persoalan tersebut, bahwa pendidikan tinggi, gelar kehormatan di masyarakat dan jabatan yang tinggi, tidak menjamin orang tersebut untuk berprilaku yang baik. Hal itu bisa sebagai instrument untuk berbagai macam kepentingan, termasuk demi uang dan kekuasaan.

Ternyata tidak hanya di tahun-tahun politik seperti ini berita kebohongan itu terjadi. Hal tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama.  mengapa demikian? Sudah tidak asing lagi bahwa rata- rata para pejabat yang mempunyai kuasa lah yang sering membuat berita kebohongan, walaupun itu tidak semuanya.

Permasalahan inilah yang menjadikan salah satu tidak idealnya kinerja di pemerintahan dikarenakan prosesnya yang tidak benar. Proses untuk memperoleh jabatan yang tidak benar, yang hanya diperoleh bukan berdasarkan kompetensi sesuai dengan keahliannya. Akan tetapi hanya lewat perkenalan dan uang. Sehingga siapa yang punya kedekatan dengan para pejabat atau pimpinan serta uang maka merekalah yang akan direkomendasikan untuk menjadi pimpinan di tingkat bawahnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, mendorong saya untuk memberikan beberapa catatan diantaranya adalah: pertama, para pejabat pemerintah yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Upt atau yang lainnya harusnya resah ketika para pegawai bawahannya resah. mereka seharusnya berfikir bahwa apa yang diresahkan pegawai bawahan tersebut sesungguhnya bukanlah hal yang salah untuk bisa di pertimbangkan sebagai masukan ataupun saran demi kemajuan suatu lembaga pemerintahan. Kedua, permasalahan kebohongan yang sering terjadi, patut disesalkan karena dilakukan oleh pejabat atau pemimpin kita yang seharusnya memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik kepada pegawai bawahannya. Bagaimana kita bisa berharap supaya lembaga pemerintahan ini maju kalau para pejabat atau pemimpin kita tidak layak untuk dijadikan sebagai panutan. Ketiga, permasalahan kebohongan seperti ini kalau tidak dapat diatasi secara efektif, maka eskalasi permasalahan yang melibatkan para pejabat pemerintahan dan pegawai bawahan dapat berkembang menjadi bola salju yang dapat meruntuhkan sendi-sendi tatanan lembaga pemerintahan. Keempat, di lembaga pemerintahan harus ada keterbukaan untuk saling mengenal antara pegawai, baik pegawai bawahan maupun para pejabat. Karena hal yang harus di hilangkan adalah eksklusivisme, yang berujung pada keangkuhan dan egoisme pribadi. Bahaya dari eksklusivisme ini nyata lewat cara kerja para pimpinan yang hanya percaya pada informasi yang mereka ciptakan, dengan tidak mau percaya kepada pegawai bawahan  sebagai pembanding. Sehingga yang terjadi mereka menciptakan jarak antara pegawai yang satu dengan yang lain.

Upaya melawan hal ini, para pimpinan yang tertinggi setingkat Presiden ataupun Kepala Daerah, harus mengubah sistem  untuk perekrutan pegawai yang transparan dan akuntabel, serta memilih pejabat yang sesuai dengan speksifikasinya dan harus dibuka secara kompetitif dan transparan, sehingga menghasilkan para pejabat yang benar-benar berkwalitas serta mempunyai mental yang baik. Dan juga mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dan tauladan untuk para pegawai bawahannya.

Kita merindukan para pegawai pemerintah yang memiliki kesadaran dan mental yang baik sehingga terbentuk harmoni dalam pemerintahan, sebagai pegawai dan abdi negara. Kita merindukan pegawai-pegawai yang mengabdi pada kebenaran. Dengan demikian, di masa depan kita bisa menciptakan pegawai-pegawai yang akan muncul dan bersuara tegas menolak kebohongan, dan secara jernih menghadirkan kebenaran. Kita merindukan pegawaii masa depan yang memegang prinsip, apa artinya kekuasaan jika diraih dengan cara nista.

   

Penulis :

Nama             :  Adiyanto, S.Sn,MM

Jabatan          :  Pamong Budaya Ahli Muda, Prov. Jatim.

tulisan ini pernah dimuat di pojokkiri korane rakyat

pada Kamis Pahing 17 Januari 2019